logo

UJI KESEHATAN BAGI CPNS DAN PNS

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain ditegaskan bahwa kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan unsur pendukung utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditunjang dengan kesegaran dan kesehatan jasmani rohani.

                  Dalam upaya memperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang sehat jasmani dan rohani dilakukan pemeriksaan uji kesehatan agar PNS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Uji kesehatan  mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 dan Surat Edaran Kepala Biro Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 15 / SE / 1977 bahwa uji kesehatan diberlakukan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun yang berwenang melakukan uji kesehatan adalah Dokter Penguji Tersendiri, Tim Penguji Kesehatan dan Tim Khusus Penguji Kesehatan (sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BKN Nomor : 42/MENKES/SK/VII/77, Nomor : 652/KEP/1977).

 

UJI KESEHATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Uji kesehatan diberlakukan bagi CPNS sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan yaitu sehat jasmani dan rohani melalui pelaksanaan uji kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Dokter Penguji Tersendiri : melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS yang akan diangkat menjadi PNS golongan ruang II / d ke bawah.
  2. Tim Penguji Kesehatan : melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS yang akan diangkat menjadi PNS golongan ruang III / a ke atas.

 

UJI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, pasal 2 disebutkan bahwa uji kesehatan dikenakan kepada PNS yang :

  1. Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
  2. Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali;
  4. Akan melaksanakan tugas tertentu di Luar Negeri;
  5. Akan mengikuti pendidikan / latihan tertentu;
  6. Akan diangkat dalam jabatan tertentu;

Bagi instansi di lingkungan Pemerintah yang memiliki PNS dengan  kriteria point 1 sampai dengan 3 , dapat mengirimkan surat permohonan  uji kesehatan kepada Bupati setempat atau melalui Badan Kepegawaian. Untuk selanjutnya, undangan untuk uji kesehatan akan ditujukan kepada PNS yang sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah atau yang ditunjuk dengan peraturan.

Adapun kriteria tambahan untuk ketentuan pada point 3 adalah apabila PNS yang berrsangkutan telah mendapat hak cuti sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017  yaitu hak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan ditambah lagi selama 6 (enam) bulan.

 

HASIL PENGUJIAN KESEHATAN (HPK)

Hasil uji kesehatan dikenal dengan sebutan Hasil Pengujian Kesehatan (HPK). Keputusan dalam HPK ada 5 (lima) pernyataan sebagai berikut :

  1. Memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
  2. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu;
  3. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau (b) dengan bersyarat;
  4. Ditolak sementara, untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan / perawatan dan ujian kesehatan perlu diiulang setelah selesai pengobatan / perawatan;
  5. Ditolak, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hasil Pengujian Kesehatan (HPK) menjadi dasar pertimbangan pejabat berwenang dalam menentukan kebijakan kepegawaian bagi CPNS dan PNS yang bersangkutan, sebagai berikut :

A.  BAGI CPNS

  1. Apabila dinyatakan lulus (FIT) maka CPNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Apabila dinyatakan tidak lulus (UNFIT) maka CPNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS atau tertunda untuk diangkat menjadi PNS dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun .

B. BAGI PNS

  1. Apabila dinyatakan sembuh dan dapat melaksanakan tugas sebagai PNS maka PNS yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
  2. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya setelah berakhirnya cuti sakit maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(Neng Cintawati)


%d bloggers like this: