logo

SOSIALISASI FRAUD CONTROL PLAN DAN BIMTEK SPIP

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah,  perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja instansi pemerintah. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

RSUD Cilacap diusulkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Seiring dengan hal itu, salah satu kegiatan yang mendukung pembangunan zona integritas, RSUD Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  dengan menghadirkan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan DIY yaitu Ibu Dian Rumastuti dan Bpk. Dwi Atmoko, SE. Kegiatan berlangsung  selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 s/d 18 Juli 2018 dengan peserta terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, PPK, Pejabat Pengadaan dan Tim WBK / WBBM  serta Tim SPI.

 

Direktur RSUD Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes, M.Si memberikan pengarahan dan sambutan pembukaan pada acara dimaksud. Beliau berharap  semua civitas hospitalia memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga mampu membangun infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan fraud dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Materi hari pertama tanggal 16 Juli 2018 , penyampaian Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP)  oleh Bpk. Dwi Atmoko, SE. Beliau menyampaikan  10 (sepuluh) atribut FCP yang bisa dilakukan dan dibangun secara bertahap. Namun yang paling mendasar sebagai payung hukum yang menjadi landasan FCP adalah kebijakan anti fraud dan struktur pertanggungjawaban.

Penyampaian Materi FCP oleh Bpk. Dwi Atmoko, SE

 

 

 

Kontributor berita : Neng Cintawati


%d bloggers like this: